Outbound Malang Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan dua pimpinan KPK, yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak lagi berstatus tersangka sejak perkara keduanya dikesampingkan demi kepentingan umum (deponeering). Perkara keduanya juga dianggap telah selesai.
Demikian disampaikan oleh Jaksa Agung Outbound Malang Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy dalam rapat dengar pendapat antara Kejagung dengan Komisi III DPR di Ruang Rapat Komisi III Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2011).
Marwan mengatakan, Kejaksaan telahOutbound Malang mengesampingkan perkara Bibit-Chandra sesuai dengan pasal 35 c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Sesuai dengan ketentuan tersebut, menjadi diskresi atau hak dan kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
Yang dimaksud dengan kepentingan Outbound Malang umum yakni kepentingan bangsa, masyarakat, nasional. Dengan pertimbangan dari sejumlah lembaga tinggi negara, maka Jaksa Agung memutuskan kebijakan pengesampingan perkara demi kepentingan umum.
Minggu, 06 Maret 2011
Senin, 21 Februari 2011
Wisata Petualangan Arung Jeram
Selamat Datang di Panduan Informasi Wisata Petualangan Arung Jeram ‘Kasembon Rafting Malang’ di Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur.
Rafting Kasembon Malang
Pada situs ini Anda kami ajak Anda berbagi informasi berkaitan dengan kegiatan rafting atau arung jeram di Kasembon Malang.
Rafting atau arung jeram adalah kegiatan yang membutuhkan kemampuan fisik dan mental karena adanya tantangan alam. Tentu ada aspek rekreasi olah raga tantangan ini karena lokasi rafting biasanya berada di daerah yang masih hijau dan asri. Anda bisa menikmati pemandangan dan suasana yang tenang. Yang pasti, kegiatan rafting membuat peserta menjadi fresh dan penuh kegembiraan. dalam
Kegiatan arung jeram atau Kasembon Rafting Malang ini bisa berdiri sendiri atau merupakan gabungan dari kegiatan pelatihan sdm (outbound training) dan flying fox yang biasa kami lakukan di area base camp. Bisa dinikmati oleh anak mulai usia 8 tahun sampai 50 tahun tergantung kesiapan fisik dan mentalnya.
Rafting Kasembon mulai dikenal akhir tahun 2006. Walaupun relatif baru sebagai ajang arung jeram, tetapi fasilitas penunjang di tempat rafting ini sudah cukup baik. Terletak di desa Bayem Kecamatan Kasembon Malang, sungai yang digunakan adalah sungai Sumberdandang dengan panjang jalur untuk tempat rafting ini adalah 7,5 km atau bagi para rafter pemula dapat ditempuh sekitar dua jam.
- Arung Jeram di Kasembon
Jalur rafting ini melawati desa Bayem – Beji Rejo – Sepudak dan berakhir di desa Mangir yang masih berada dalam wilayah Kec. Kasembon. Tempat rafting baru ini menawarkan sensasi berbeda di banding tempat rafting-rafting yang lain. Keunggulan dari tempat ini dibandingkan tempat rafting yang lain yaitu tempat ini memiliki beutiful view, lokasinya yang dikelilingi pegunungan, pemandangan alami sawah – sawah dengan tanaman padi yang menguning disisinya, panorama yang indah sunset di sore hari dan yang paling utama yaitu arus sungai dari tempat rafting ini memiliki lima kanal dengan ketinggian 2 sampai 3 meter dan tingkat kesulitan berkisar antara dua sampai tiga cocok bagi rafter-rafter pemula maupun profesional.
Selain arung jeram, Anda juga bisa melakukan kegiatan outbound lainnya berupa latihan perang-perangan baik paint ball maupun airsoft gun. Lokasi kegiatan wargame bisa di Kasembon ataupun tempat lainnya yang cocok seperti Coban Rondo, Coban Rais, Kebun Reh Wonosari. Anda yang suka berpetualang, bisa mencoba kegiatan paralayang di Gunung Banyak Kota Batu maupun trekking ke Bromo, Semeru, Panderman, Kawah Ijen dan lain-lain.
Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas kunjungan Anda.
Salam Sukses,
Outbound Malang Megawati Soekarnoputri untuk memenuhi pemeriksaan penyidik KPK, dapat dianggap mempersulit proses hukum kasus tindak pidana korupsi. Sesuai ketentuan UU, warga negara yang bertindak demikian dapat diancam hukuman 12 tahun penjara.
Demikian kata Petrus Selestinus,Outbound Malang kuasa hukum Max Moein dan Poltak Sitorus, menanggapi penolakan Megawati memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Petrus dihubungi detikcom melalui telepon, Minggu (20/2/2011).
"Berbeda dengan pidana umum, Outbound Malang ini kasusnya korupsi lho. Di UU-nya disebutkan warga negara yang menolak memberi keterangan bisa dianggap mempersulit penyidikan KPK dan karenanya diancam hukuman 12 tahun penjara," ujar Petrus.
Dia mengakui bahwa bisa saja Outbound Malang seorang warga negara tidak bisa memenuhi panggilan dari KPK. Namun ada syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga seorang warga negara yang dipanggil KPK tidak dapat memenuhi panggilan itu.
Sesuai prosedur berlaku, Outbound Malang maka bila seorang saksi tidak memenuhi panggilan pertama maka akan disusul dengan pemanggilan yang ke dua lalu ke tiga. Bila pada pemanggilan yang ke tiga tetap tidak hadir, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai mempersulit proses hukum dan karenanya penyidik KPK berkewajiban melalukan pemanggilan paksa.
"Memang statusnya (Megawati) saksi yang diajukan oleh tersangka. Itu merupakan hak dari tersangka dan penyidik KPK wajib memenuhinya. Kalau sampai tiga kali tidak hadir, harus dipanggil paksa," papar Petrus.
Menyinggung rencana tim kuasa Outbound Malang hukum yang akan datang ke KPK untuk mewakili Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam panggilan pertama KPK pada Senin (21/2) esok, dia mengingatkan agar tidak berlanjut hingga ke pemanggilan ke dua dan ke tiga. Sebab bagaimana pun yang perlu didengarkan keterangannya secara langsung oleh penyidik KPK adalah Megawati dan bukan tim kuasa hukum.
Demikian kata Petrus Selestinus,Outbound Malang kuasa hukum Max Moein dan Poltak Sitorus, menanggapi penolakan Megawati memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Petrus dihubungi detikcom melalui telepon, Minggu (20/2/2011).
"Berbeda dengan pidana umum, Outbound Malang ini kasusnya korupsi lho. Di UU-nya disebutkan warga negara yang menolak memberi keterangan bisa dianggap mempersulit penyidikan KPK dan karenanya diancam hukuman 12 tahun penjara," ujar Petrus.
Dia mengakui bahwa bisa saja Outbound Malang seorang warga negara tidak bisa memenuhi panggilan dari KPK. Namun ada syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga seorang warga negara yang dipanggil KPK tidak dapat memenuhi panggilan itu.
Sesuai prosedur berlaku, Outbound Malang maka bila seorang saksi tidak memenuhi panggilan pertama maka akan disusul dengan pemanggilan yang ke dua lalu ke tiga. Bila pada pemanggilan yang ke tiga tetap tidak hadir, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai mempersulit proses hukum dan karenanya penyidik KPK berkewajiban melalukan pemanggilan paksa.
"Memang statusnya (Megawati) saksi yang diajukan oleh tersangka. Itu merupakan hak dari tersangka dan penyidik KPK wajib memenuhinya. Kalau sampai tiga kali tidak hadir, harus dipanggil paksa," papar Petrus.
Menyinggung rencana tim kuasa Outbound Malang hukum yang akan datang ke KPK untuk mewakili Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam panggilan pertama KPK pada Senin (21/2) esok, dia mengingatkan agar tidak berlanjut hingga ke pemanggilan ke dua dan ke tiga. Sebab bagaimana pun yang perlu didengarkan keterangannya secara langsung oleh penyidik KPK adalah Megawati dan bukan tim kuasa hukum.
Outbound Malang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini melanjutkan hajatan di Istana Bogor yakni rapat kerja pemerintahan bidang ekonomi. Di hari kedua ini, Presiden akan memberikan berbagai instruksi termasuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan pangan.
"Juga besok akan saya sampaikan satu iOutbound Malangnstruksi untuk kita jalan bersama untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan pangan, akibat gejolak pangan di tingkat dunia dewasa ini," kata SBY di Istana Bogor Senin (21/2/2011) kemarin.
Hadir dalam rapat kerja pemerintahan ini semua Outbound Malangmenteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan para Gubenrnur se-Indonesia.
Dijadwalkan, pukul 11.30 WIB presidenOutbound Malang akan memberikan instruksi di hadapan semua menteri dan para gubernur.
Dalam sambutannya Outbound Malangdi pembukaan rapat kerja kemarin, Presiden SBY menyebutkan ada lima penyebab utama komitmen investasi batal dilaksanakan.Ada yang karena memang investornya ingkar janji, tapi tidak sedikit akibat birokrasi yang bertele-tele dan konflik kepentingan di lingkup pemimpin daerah.
"Juga besok akan saya sampaikan satu iOutbound Malangnstruksi untuk kita jalan bersama untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan pangan, akibat gejolak pangan di tingkat dunia dewasa ini," kata SBY di Istana Bogor Senin (21/2/2011) kemarin.
Hadir dalam rapat kerja pemerintahan ini semua Outbound Malangmenteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan para Gubenrnur se-Indonesia.
Dijadwalkan, pukul 11.30 WIB presidenOutbound Malang akan memberikan instruksi di hadapan semua menteri dan para gubernur.
Dalam sambutannya Outbound Malangdi pembukaan rapat kerja kemarin, Presiden SBY menyebutkan ada lima penyebab utama komitmen investasi batal dilaksanakan.Ada yang karena memang investornya ingkar janji, tapi tidak sedikit akibat birokrasi yang bertele-tele dan konflik kepentingan di lingkup pemimpin daerah.
Outbound Malang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta PT Garuda Indonesia mematuhi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait ganti rugi Rp 3,45 miliar atas kematian aktivis HAM Munir. Komnas HAM menilai dengan dilaksakanannya kasasi ini maka Garuda terhindar dari citra buruk oleh musyarakat.
"Saya kira Garuda Outbound Malang sebaiknya memenuhi putusan tersebut. Apalagi putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap/inkrackht dan final. Dan Garuda diwajibkan membayar ke keluarga korban," kata komisioner Komnas HAM Ridha Saleh saat berbincang dengan detikcom, Selasa, (22/2/2011).
Ridha menilai Outbound Malang dengan dipatuhinya putusan kasasi maka citra Garuda di masyarakat tetap menjadi baik. Apabila tidak, maka masyarakat akan menilai Garuda sebagai perusahaan yang tidak taat hukum.
"Sebaiknya Garuda melaksanakan amar kasasi ini untuk menjaga image perusahaan Garuda," tandas Ridha.
Dia menilai, Outbound Malang Garuda seharusnya melihat permasalahan ini sebagai masalah bangsa yang menjadi sorotan internasional. Meski Garuda punya hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun dia berharap Garuda melaksanakan terlebih dahulu kewajibannya menjalankan kasasi.
"Saya kira Garuda Outbound Malang sebaiknya memenuhi putusan tersebut. Apalagi putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap/inkrackht dan final. Dan Garuda diwajibkan membayar ke keluarga korban," kata komisioner Komnas HAM Ridha Saleh saat berbincang dengan detikcom, Selasa, (22/2/2011).
Ridha menilai Outbound Malang dengan dipatuhinya putusan kasasi maka citra Garuda di masyarakat tetap menjadi baik. Apabila tidak, maka masyarakat akan menilai Garuda sebagai perusahaan yang tidak taat hukum.
"Sebaiknya Garuda melaksanakan amar kasasi ini untuk menjaga image perusahaan Garuda," tandas Ridha.
Dia menilai, Outbound Malang Garuda seharusnya melihat permasalahan ini sebagai masalah bangsa yang menjadi sorotan internasional. Meski Garuda punya hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun dia berharap Garuda melaksanakan terlebih dahulu kewajibannya menjalankan kasasi.
Outbound Malang Perseteruan antara Gayus Lumbuun dengan mantan koleganya di BK DPR belum juga berakhir. Politisi senior PDIP itu menggugat kepatutan anggota BK DPR yang ikut merancang dan mengumumkan usulan revisi kode etik anggota DPR dengan mengungkit kasus tari perut di Turki.
Tentu saja anggota Outbound Malang BK DPR melakukan 'serangan balasan'. Maka terjadilah aksi sindirin berbalas ancaman antara Gayus Lumbuun vs Anshari Siregar (Fraksi PKS) dan Nudirman Munir (Fraksi Golkar) dalam sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2011).
Insiden dimulai dari Outbound Malangsesi pembacaan rancangan revisi kode etik anggota DPR yang memang menjadi salah satu agenda pokok rapat paripurna siang ini. Seusai draf tuntas dibacakan oleh Nudirman Munir selaku Wakil Pimpinan BK DPR, seluruh peserta sidang berkesempatan menyampaikan padangannya.
Gayus Lumbuun mendapat giliran ke-4. Meski tidak secara tersurat, tapi pernyataannya jelas merujuk pada perjalanan dinas anggota BK DPR ke Yunani untuk melakukan studi banding soal etika yang menjadi ramai karena 'mampir' ke Turki.
"Yang ingin saya ingatkan Outbound Malangadalah kepatutan dari anggota yang membahas ini. Ada pengaduan publik soal pelanggaran etika yang melibatkan pimpinan BK sendiri, seharusnya itu dahulu diselesaikan," ujar Gayus yang intens mengungkit kasus ini.
"Sekarang ada 20 pengaduan yang tidak tertangani. Karena itu kelayakan anggota BK yang ikut memproses perancangan ini harus dipertanyakan. Sebab banyak sekali laporan termasuk soal perjalanan dinas," sambung politisi PDIP ini dari tempat duduknya.
Pernyataan itu langsung disambarOutbound Malang oleh Anshori Siregar, anggota BK DPR dari Fraksi PKS. Dia menuding bahwa sebenarnya Gayus Lumbuun yang menyebarkan isu soal tari perut dan minta agar pernyataan itu dicabut.
"Perjalanan kami ke sana tak ada yang salah.Outbound Malang Saya tahu semua berita tentang tari perut itu berasal dari Abangnda Gayus Lumbuun. Tidak benar kami menonton tari perut. Mohon Abangnda Gayus Lumbuun mencabut omongannya," ujarnya dalam intonasi suara yang terdengar tinggi.
"Salahkah saya sebagai pimpinan BK saat itu mengusut pengaduan dari masyarakat? Itu jawaban saya," sergah Gayus.
Tentu saja anggota Outbound Malang BK DPR melakukan 'serangan balasan'. Maka terjadilah aksi sindirin berbalas ancaman antara Gayus Lumbuun vs Anshari Siregar (Fraksi PKS) dan Nudirman Munir (Fraksi Golkar) dalam sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2011).
Insiden dimulai dari Outbound Malangsesi pembacaan rancangan revisi kode etik anggota DPR yang memang menjadi salah satu agenda pokok rapat paripurna siang ini. Seusai draf tuntas dibacakan oleh Nudirman Munir selaku Wakil Pimpinan BK DPR, seluruh peserta sidang berkesempatan menyampaikan padangannya.
Gayus Lumbuun mendapat giliran ke-4. Meski tidak secara tersurat, tapi pernyataannya jelas merujuk pada perjalanan dinas anggota BK DPR ke Yunani untuk melakukan studi banding soal etika yang menjadi ramai karena 'mampir' ke Turki.
"Yang ingin saya ingatkan Outbound Malangadalah kepatutan dari anggota yang membahas ini. Ada pengaduan publik soal pelanggaran etika yang melibatkan pimpinan BK sendiri, seharusnya itu dahulu diselesaikan," ujar Gayus yang intens mengungkit kasus ini.
"Sekarang ada 20 pengaduan yang tidak tertangani. Karena itu kelayakan anggota BK yang ikut memproses perancangan ini harus dipertanyakan. Sebab banyak sekali laporan termasuk soal perjalanan dinas," sambung politisi PDIP ini dari tempat duduknya.
Pernyataan itu langsung disambarOutbound Malang oleh Anshori Siregar, anggota BK DPR dari Fraksi PKS. Dia menuding bahwa sebenarnya Gayus Lumbuun yang menyebarkan isu soal tari perut dan minta agar pernyataan itu dicabut.
"Perjalanan kami ke sana tak ada yang salah.Outbound Malang Saya tahu semua berita tentang tari perut itu berasal dari Abangnda Gayus Lumbuun. Tidak benar kami menonton tari perut. Mohon Abangnda Gayus Lumbuun mencabut omongannya," ujarnya dalam intonasi suara yang terdengar tinggi.
"Salahkah saya sebagai pimpinan BK saat itu mengusut pengaduan dari masyarakat? Itu jawaban saya," sergah Gayus.
Outbound Malang Siapa yang mengusulkan pajak film asing ditinggikan? Ternyata, usulan tersebut berasal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Alasannya, SBY ingin memajukan industri film nasional.
"Kejadian bermula ketika saya berbincang dengan Pak Presiden Outbound Malang sehari sebelum rapat kabinet tahun lalu tentang perkembangan film nasional," ujar Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik.
Hal tersebut dikatakannya dalam Outbound Malang konfrensi pers tentang Kebijakan Perfilman Nasional dan Masalah Pajak Film Impor di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (20/2/2011).
Menurut Jero Wacik, Outbound Malang SBY melihat industri film mulai menunjukkan kebangkitan dalam enam tahun terakhir. Hal itu terbukti dari banyaknya jumlah film nasional yang diproduksi setiap tahunnya.
"Presiden saat itu membacaOutbound Malang keluhan Hanung Bramantiyo yang mengeluhkan tingginya biaya pembuatan film di Indonesia," jelasnya.
Dalam tulisan sines muda tersebut, lanjut Jero Wacik,Outbound Malang Salah satu biaya yang harus ditanggung pembuat film adalah pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen yang membuat industri film nasional kalah dengan film impor.
"Kejadian bermula ketika saya berbincang dengan Pak Presiden Outbound Malang sehari sebelum rapat kabinet tahun lalu tentang perkembangan film nasional," ujar Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik.
Hal tersebut dikatakannya dalam Outbound Malang konfrensi pers tentang Kebijakan Perfilman Nasional dan Masalah Pajak Film Impor di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (20/2/2011).
Menurut Jero Wacik, Outbound Malang SBY melihat industri film mulai menunjukkan kebangkitan dalam enam tahun terakhir. Hal itu terbukti dari banyaknya jumlah film nasional yang diproduksi setiap tahunnya.
"Presiden saat itu membacaOutbound Malang keluhan Hanung Bramantiyo yang mengeluhkan tingginya biaya pembuatan film di Indonesia," jelasnya.
Dalam tulisan sines muda tersebut, lanjut Jero Wacik,Outbound Malang Salah satu biaya yang harus ditanggung pembuat film adalah pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen yang membuat industri film nasional kalah dengan film impor.
Langganan:
Postingan (Atom)